JaksaKPK Bakal Hadirkan Andi Arief sebagai Saksi di Sidang Bupati PPU. Sementara, kata Kamhar, Partai Demokrat menatap Pemilu 2024 dengan semangat. Dia mengakui bahwa partai belambang bintang Mercy itu juga memasang target tinggi, namun lebih realistis terhadap hasil. "Tak mau sesumbar mengulang kejayaan 2009 yang keluar sebagai pemenang

Kompas TV video vod Minggu, 4 Juni 2023 1835 WIB JAKARTA, KOMPASTV - Partai Golkar buka peluang bergabung dengan sejumlah partai di Pemilu 2024, tak terkecuali PDIP. Hal tersebut disampakan Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia ditemui di lokasi Rakernas Golkar 2023. “Partai Golkar ini adalah partai yang menjadi pemenang kedua, cukup strategis,” ungkap Doli, Minggu 4/6. “Partai yang terbuka, partai yang bisa kerja sama dengan siapa saja,” lanjutnya. Doli mengatakan, PDIP termasuk partai yang mungkin berada di satu koalisi dengan Partai Golkar. “Dengan Gerindra berdua cukup, dengan NasDem berdua cukup, dengan PKB berdua cukup, dengan Demokrat berdua cukup, dengan PAN berdua cukup, apalagi dengan PDI Perjuangan, sangat cukup,” ucap Doli. Di lain sisi, PDIP sampaikan akan ada partai yang datang ke PDIP dan bergabung mendukung Ganjar di Pilpres 2024 pada Jumat pekan depan. Video Editor Bara Bima Baca Juga Airlangga Hartarto Minta Partai Golkar Menangkan Pemilu Legislatif, Pilkada, hingga Pilpres! Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA

KALTIMTARAID, SAMARINDA - Sebanyak 10 Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD kota Samarinda menerima bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari APBD kota tahun anggaran 2022 dengan jumlah besaran secara keseluruhan Rp. Penyerahan secara simbolis langsung dilakukan Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun kepada perwakilan 3 Parpol seusai penandatanganan Berita Acara
JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tanggapi pernyataan putra Presiden Jokowi yang berencana maju sebagai Wali Kota Depok. Meski seorang anak Presiden, Hasto memastikan Kaesang Pangarep harus tetap ikuti sekolah partai apabila mau diusung PDIP di Depok satu. Dikutip dari pada Sabtu 10/6/2023 Hasto mengatakan bahwa partainya tetap menerapkan mekanisme kaderisasi. Hal itu juga kata Hasto dijalani oleh putra dan menantu Jokowi yakni Gibran Rakabuming dan Boby Nasution. "Ya bagi PDI Perjuangan siapa pun yang akan menjadi calon kepala daerah, termasuk misalnya Mas Kaesang dan sebelumnya Mas Gibran, partai menerapkan mekanisme kaderisasi," kata Hasto saat ditemui di Jakarta Utara, Sabtu 10/6/2023. Hasto menjelaskan, PDIP memiliki sekolah partai yang diisi oleh para pengajar berpengalaman. Di antaranya Tri Rismaharini, Azwar Anas dan Pramono Anung. "Jadi melalui sekolah partai, Bu Risma menjadi pengajar sekolah partai, Pak Pramono Anung menjadi pengajar sekolah partai, Pak Anas Menteri PAN-RB, jadi semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," ucapnya. Namun demikian, Hasto menegaskan target utama PDIP saat ini adalah memenangkan pemilihan legislatif Pileg dan pemilihan presiden Pilpres. Baca juga Pilkada 2024, Kaesang Pangarep Maju Jadi Calon Wali Kota Depok, Partai Golkar Welcome to The Club! "Jadi skala prioritas kita saat ini adalah memenangkan Pileg dan Pilpres," katanya. Adapun terkait Pilkada baru akan dibicarakan PDIP pada bulan November 2023. Apabila Kaesang tertarik masuk PDIP maka nantinya harus melewati proses pendidikan dan kaderisasi. "Baru bulan November kita berbicara tentang Pilkada. Sekiranya Mas Kaesang tertarik ya akan kita ikutkan dalam suatu proses pendidikan dan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin," ungkap Hasto. Diketahui di akun Youtubenya pada Jumat 11/6/2023 Kaesang Pangarep mengaku sudah mendapatkan restu keluarganya untuk maju di Pilkada Depok.
LaporanAudit BPK yg bersumber dari APBN 2010; DPP Partai Gerindra. Laporan Keuangan Audited 2019; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2020; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2019; Laporan Keuangan Audited 2015; Laporan Keuangan Audited 2011-2012; Laporan Keuangan Audited 2013-2014; Laporan Keuangan Audited 2015-2016; Laporan Keuangan Audited 2016-2017
Skip to contentAku DemokratNewsletter AHY Profil dan PrestasiInstruksi KetumRubrik PemikiranDiskusi Bersama AHYSocial Media AHYOrganisasi SejarahVisi & MisiProgram Program PrioritasRencana KerjaKalender Kerja 2022Struktur OrganisasiPengurus Pengurus DPPPengurus DPD & DPCFraksi DPR-RIWebsite DPD & DPC Partai DemokratRegulasi & Keputusan PartaiLaporan KeuanganStatistik KeanggotaanStatistik KantorPublikasi RilisBerita Berita NasionalBerita DaerahSudut PandangPemilu Calon EksekutifCalon LegislatifAnggota DPR-RIGabung DemokratDaftar CalegE-PPID Dasar Hukum dan Regulasi PPIDDaftar Informasi PublikMaklumat PPIDFormulir Permohonan InformasiPengajuan KeberatanSurvei KepuasanTentang PPID Tugas dan Fungsi PPIDStruktur Organisasi PPIDVisi Misi PPIDKontak PPIDStandar Layanan PPID Tata Cara PermohonanSOP PPIDWaktu dan Biaya Layanan InformasiLHKPNDokumentasi PPIDLaporan PPIDAplikasi DemokratBPIP Partai Demokrat Laporan Keuangan 2020cecepsuradi2021-08-02T132845+0700 Page load link
Sanur DPP PDI Perjuangan masa bakti 2015-2020 memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di hari terakhir pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Sabtu (10/8). Dalam LPJ-nya, DPP melampirkan berbagai capaian Program Kerja dan aset serta sumber daya keuangan partai. Dalam LPJ DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini didahului
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta mengucurkan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2021 senilai Rp 27,2 miliar. Dana hibah itu diberikan kepada 10 partai Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan dana hibah itu mengalami kenaikan menjadi Rp per suara sejak 2020. Sebelumnya, dana hibah untuk parpol ini sebesar Rp per suara."Laporan penggunaan dana hibah ini juga harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan di tempat umum. Misalnya, di kantor partai, supaya masyarakat tahu, jangan sampai ada laporan fiktif," kata Mujiyono kepada wartawan, Kamis 23/12/2021. Mujiyono mengatakan dana hibah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia juga mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menjalankan fungsinya dalam membina parpol."Penggunaan dana hibah ini harus dilakukan secara baik sesuai dengan undang-undang karena ini menyangkut uang rakyat, hibah melalui APBD," ini rincian parpol penerima dana hibah beserta nominalnya1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Rp Rp 6,6 miliar2. Partai Gerindra DKI Jakarta Rp Rp 4,6 miliar3. DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Rp Rp 4,5 miliar4. Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rp Rp 2 miliar5. Partai Demokrat DKI Jakarta Rp Rp 1,9 miliar6. Partai Amanat Nasional DKI Jakarta Rp Rp 1,8 miliar7. Partai NasDem DKI Jakarta Rp Rp 1,5 miliar8. Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta sebesar Rp Rp 1,5 miliar9. Partai Golkar DKI Jakarta Rp Rp 1,5 miliar10. Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Rp Rp 884 jutaSebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan dana bantuan keuangan kepada partai politik untuk tahun 2021 senilai Rp 27 miliar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bantuan ini berasal dari warga Jakarta yang diamanatkan untuk partai ini disampaikan Anies dalam 'Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021'."Kalau berbicara tentang nilai, tentu saja kebutuhan melampaui dari nilai tersebut. Tapi ini dimaknai bahwa ini adalah kewajiban yang berasal dari APBD, berasal dari pajak warga Jakarta, diputuskan bersama oleh eksekutif dan legislatif, yang secara resmi disalurkan kepada partai politik sehingga ini dipegang sebagai amanat bagi kita semua," kata Anies dalam keterangannya, Rabu 22/12. taa/haf
EmmyHafild, Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Laporan Studi, Jakarta: Transparency Internasional Indoensia dan IFES, 2008, hlm. Viii. Seksi Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, op.cit. Menurut Ahmad Fikri Hadin, walaupun ketentuan UU Partai Poli k telah memerintahkan agar dimuat rincian jenis laporan keuangan yang wajib
Connection timed out Error code 522 2023-06-15 142409 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d7b78d94d6c1cb1 • Your IP • Performance & security by Cloudflare SekretarisDPD PDI Perjuangan Sulut, Franky Wongkar mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap pertanggungjawaban Bantuan Parpol PDIP kesimpulannya telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.. Laporan itu tertanggal 24 Juni 2022 ini atas pertanggungjawaban Bantuan Parpol bersumber dari APBD 2021. "PDIP memiliki kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the partys electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch Dewan Pimpinan Cabang of the Indonesian Democratic Party-Struggle PDI-P in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the partys confidence. Figures - available via license CC BYContent may be subject to copyright. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 74 JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 8 1 2020 74-83, DOI JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA Available online Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI in The District of Jepara and Efforts in Increasing Public Trust Farich Azhar & Kushandajani Master of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Diponegoro, Indonesia Recieved December 03, 2019; Accepted January 22, 2020; Published June 2020 Abstract This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the partys electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch Dewan Pimpinan Cabang of the Indonesian Democratic Party-Struggle PDI-P in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the partys confidence. Keywords Financial Management, Political Parties, Public Trust How to Cite Azhar, F & Kushandajani. 2020. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI in the District of Jepara and Efforts in Increasing Public Trust. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 74-83 *Corresponding author E-mail farich_azhar92 ISSN 2549-1660 Print ISSN 2550-1305 Online JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 75 INTRODUCTION Political parties are designed to influence the quality of public policy in certain ideological interests. The parties work to affect the policy-making through the distribution of the influence or directly by using power gained through public participation in electoral activities. Political parties have duties and authority or rights and obligations in political structures, through which they head to achieve their goals in a political system. Ideally, they are expected to bring wealth and increase public trust. Political partys funding activities are generally carried out through membership fees. However, in its development, the need for funds in political campaigning activities seems to be even greater. Therefore, a strong democratic political system requires political parties not only functional and democratic, both internally and externally, but also well institutionalized and competitive Surbakti & Supriyanto, 2011. To increase the political partys electability and to maintain the confidence of party members and public trust, the partys financial transparency is necessary. To that end, the government formulated a law regulating the financial management of political parties based on the principles of transparency and accountability. Law No. 2 of 2011 is a substitute for Law No. 2 of 2008 emphasizing that political parties are obliged to submit accountable reports on revenues and expenditures sourced from the national budget APBN and regional budget APBD to the financial auditory body BPK regularly once a year. However, Indonesia Corruption Watch ICW reveals that during 2014 there were 629 corruption cases and as many as 1,328 suspects causing state losses of Rp. 5,29 trillion. The cases increased by 69 cases compared to 2013, namely 560 corruption cases which caused losses of Rp Trillion of the states money, where the cases are dominated by political elites Khairudin & Erlanda, 2016. Further, the government's assertiveness needs to be questioned, because there are no sanctions for political parties that do not prepare financial reports. Meanwhile, Law No. 2 of 2008 and Law No. 2 of 2011 provide leeway for oversight of political party finances that is, increasing the nominal amount of donations both individuals and business entities. However, the mechanism for submitting financial statements is not mentioned in the law Permadi & Riharjo, 2015. The issue of transparency over political party funding is still challenging currently so party financial regulation is needed to achieve transparency and accountability. Public participation in financial management such as getting access to financial documents is still very difficult to guarantee. Transparency in political party financial management is still far from expectations. Even though, as a public institution, political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Financial management in the party internally determines the existence and electability of the party in politics. In the constellation of General Election at the regional level, especially in Jepara Regency, PDIP obtained the second most votes of 113,769 based on the recapitulation of the Jepara Regency Election Commission in 2014 KPU Jepara, 2014. The first majority vote in Jepara Regency was PPP with 120,990 votes that are followed by other parties. The recapitulation shows that the difference in votes between PPP as the winner of the election in the Jepara Regency is not far from PDIP. So PDIP is classified as a big party in the regency. As a big party, it needs to be viewed in terms of party financial management and its influence on the vote in the 2014 election. Besides the predicate as a major party in Jepara Regency, PDIP was Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 76 included in the ranks of the party which was the most corrupt as Corruption Eradication Commission KPK in the course 2002-2014. As a party included in the top 3 parties, it is very likely to commit criminal acts of corruption. However, the predicate of the most corrupt party shows that poor accountability and financial transparency do not seem to influence a party winning the election. The following figure shows the case. Figure 1 Corruption Index of political parties during 2002-2014. Source ICW, 2014 The above chart illustrates that it is necessary to conduct a more comprehensive study on the correlation between the financial transparency of political parties and public trust. Several previous studies that examine the financial transparency of political parties have a different focus, such as, the research by Sekar Anggun Gading Pinilih titled "Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements" Pinilih, 2017. Bagus Permadi and Ikhsan Budi Riharjo studied the same topic titled "The View of Party Management Towards Transparency and Accountability in Political Party Financial Reporting" Permadi & Riharjo, 2015. Eka Adhi Wibowo's research is titled "Accountability of Political Parties and Electability of Political Parties A Case Study of Election Contesting Political Parties in DIY Province in 2014" Wibowo, 2018. Furthermore, Mayki Ayu Juliestari has done research titled "Disclosure of Party Financial Responsibility as the Basis for Good Political Party Governance Study of the Democratic National Party, the National Awakening Party, the National Mandate Party and the Prosperous Justice Party of Gowa Regency" Lestari, 2018. Moreover, Alfian Ibnu Sina has studied the topic in research titled "Implementation of Transparency and Accountability as Corruption Prevention Measures Study on PKB DPC in Ngawi" Sina, 2017. Masiyah Kholmi’s research is titled "Constituent Perceptions of Financial Accountability of Political Parties Studies in Malang City" Kholmi, 2010. Rohmah's study is titled "UNESA Accounting Student Perceptions About the Effects of Transparency and Financial Accountability of Political Parties on Party Performance and Efforts to Eradicate White Collar Crime" Rohmah, 2014. The last is Yusuf Eko Nahuddin’s research titled "Financial Accountability of Political Parties Towards Good Political Party Governance" Nahuddin, 2015. This study takes a different focal point from previous studies by emphasizing the Financial Management of the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Jepara Regency as an Effort to Increase Public Trust. Based on the background of the problems and conditions discussed above, the research question that will be raised in this study is how does the influence of the Financial Management of PDIP in the Jepara Regency on Public Trust. This study aims to seek to know the financial management of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP of Jepara Regency on the level of public trust. Political parties are designed to influence the quality of public policy in certain ideological interests. The parties JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 77 work to affect the policy-making through the distribution of the influence or directly by using power gained through public participation in electoral activities. Political parties have duties and authority or rights and obligations in political structures, through which they head to achieve their goals in a political system. Ideally, they are expected to bring wealth and increase public trust. Political partys funding activities are generally carried out through membership fees. However, in its development, the need for funds in political campaigning activities seems to be even greater. Therefore, a strong democratic political system requires political parties not only functional and democratic, both internally and externally, but also well institutionalized and competitive Surbakti & Supriyanto, 2011. To increase the political partys electability and to maintain the confidence of party members and public trust, the partys financial transparency is necessary. To that end, the government formulated a law regulating the financial management of political parties based on the principles of transparency and accountability. Law No. 2 of 2011 is a substitute for Law No. 2 of 2008 emphasizing that political parties are obliged to submit accountable reports on revenues and expenditures sourced from the national budget APBN and regional budget APBD to the financial auditory body BPK regularly once a year. However, Indonesia Corruption Watch ICW reveals that during 2014 there were 629 corruption cases and as many as 1,328 suspects causing state losses of Rp. 5,29 trillion. The cases increased by 69 cases compared to 2013, namely 560 corruption cases which caused losses of Rp Trillion of the states money, where the cases are dominated by political elites Khairudin & Erlanda, 2016. Further, the government's assertiveness needs to be questioned, because there are no sanctions for political parties that do not prepare financial reports. Meanwhile, Law No. 2 of 2008 and Law No. 2 of 2011 provide leeway for oversight of political party finances that is, increasing the nominal amount of donations both individuals and business entities. However, the mechanism for submitting financial statements is not mentioned in the law Permadi & Riharjo, 2015. The issue of transparency over political party funding is still challenging currently so party financial regulation is needed to achieve transparency and accountability. Public participation in financial management such as getting access to financial documents is still very difficult to guarantee. Transparency in political party financial management is still far from expectations. Even though, as a public institution, political parties have a very large role in maintaining democracy and governance. Financial management in the party internally determines the existence and electability of the party in politics. In the constellation of General Election at the regional level, especially in Jepara Regency, PDIP obtained the second most votes of 113,769 based on the recapitulation of the Jepara Regency Election Commission in 2014 KPU Jepara, 2014. The first majority vote in Jepara Regency was PPP with 120,990 votes that are followed by other parties. The recapitulation shows that the difference in votes between PPP as the winner of the election in the Jepara Regency is not far from PDIP. So PDIP is classified as a big party in the regency. As a big party, it needs to be viewed in terms of party financial management and its influence on the vote in the 2014 election. Besides the predicate as a major party in Jepara Regency, PDIP was included in the ranks of the party which was the most corrupt as Corruption Eradication Commission KPK in the course 2002-2014. As a party included in Farich Azhar & Kushandajani. Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle 78 the top 3 parties, it is very likely to commit criminal acts of corruption. However, the predicate of the most corrupt party shows that poor accountability and financial transparency do not seem to influence a party winning the election. The following figure shows the case. Figure 2. Corruption Index of political parties during 2002-2014. Source ICW, 2014 The above chart illustrates that it is necessary to conduct a more comprehensive study on the correlation between the financial transparency of political parties and public trust. Several previous studies that examine the financial transparency of political parties have a different focus, such as, the research by Sekar Anggun Gading Pinilih titled "Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements" Pinilih, 2017. Bagus Permadi and Ikhsan Budi Riharjo studied the same topic titled "The View of Party Management Towards Transparency and Accountability in Political Party Financial Reporting" Permadi & Riharjo, 2015. Eka Adhi Wibowo's research is titled "Accountability of Political Parties and Electability of Political Parties A Case Study of Election Contesting Political Parties in DIY Province in 2014" Wibowo, 2018. Furthermore, Mayki Ayu Juliestari has done research titled "Disclosure of Party Financial Responsibility as the Basis for Good Political Party Governance Study of the Democratic National Party, the National Awakening Party, the National Mandate Party and the Prosperous Justice Party of Gowa Regency" Lestari, 2018. Moreover, Alfian Ibnu Sina has studied the topic in research titled "Implementation of Transparency and Accountability as Corruption Prevention Measures Study on PKB DPC in Ngawi" Sina, 2017. Masiyah Kholmi’s research is titled "Constituent Perceptions of Financial Accountability of Political Parties Studies in Malang City" Kholmi, 2010. Rohmah's study is titled "UNESA Accounting Student Perceptions About the Effects of Transparency and Financial Accountability of Political Parties on Party Performance and Efforts to Eradicate White Collar Crime" Rohmah, 2014. The last is Yusuf Eko Nahuddin’s research titled "Financial Accountability of Political Parties Towards Good Political Party Governance" Nahuddin, 2015. This study takes a different focal point from previous studies by emphasizing the Financial Management of the Indonesian Democratic Party of Struggle in the Jepara Regency as an Effort to Increase Public Trust. Based on the background of the problems and conditions discussed above, the research question that will be raised in this study is how does the influence of the Financial Management of PDIP in the Jepara Regency on Public Trust. This study aims to seek to know the financial management of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDIP of Jepara Regency on the level of public trust. In the reform era, the democratic system began to be implemented well. Most importantly, the electoral system allows the president to be directly elected, no longer elected through the People's Consultative Assembly. This study describes the general election after post-reform until now. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA, 81 2020 74-83 79 RESEARCH METHOD This research uses descriptive quantitative methods to explain a phenomenon or social reality. The phenomenological approach aims to understand respondents on the existence of humans or society, as well as their experiences in social interaction Tuasikal, 2013. The phenomenological approach in this study aims to define the research problem based on an empirical study such as observations. The objects of this study are the Branch Representative Council DPC PDI Perjuangan in Jepara Regency and the people of the Jepara Regency. The sample is part of the population with certain characteristics and has been chosen. The population in this study were all Jepara Regency residents who already had the right to vote, amounting to 858,209 people KPU Jepara, 2018. The authors narrowed the population by calculating sample sizes carried out by the Slovin technique Sugiyono, 2011. Consideration using the Slovin formula because the number of samples drawn must be representative so research results can be generalized. Moreover, the calculations do not require a table of the number of samples, but rather can be done with formulas and simple calculations. The Slovin formula determining samples is as following Information n = Sample size / number of respondents N = population size E = Percentage of looseness The population of this study is 856,538 people. The percentage of allowance used is 10 percent and the calculation can be fulfilled to achieve compatibility. Then to find out the number of research samples carried out calculations as follows n = 856,538 1+856,5380,12 n = 856,538 8,566 n = 99,9 adjusted to respondents to become 100 Based on the above calculation, the sample of respondents in this study was adjusted to 100 people. They are the residents of Jepara Regency who already had the right to vote. Samples were taken based on probability sampling techniques; simple random sampling. Sampling was done by coincidental technique, in which the sample is determined by coincidences. Anyone who coincidentally meets with a researcher can be taken into consideration as a sample. If the person whom the researcher encountered by chance meets the criteria, he or she can be used as a respondent Sugiyono, 2011. The statistical “t“ test is managed to find out how much influence the independent variable has on the dependent variable partially. Here is the research Hypothesis Ho Financial management of political parties influences public trust Ha political party financial management has no impact on public trust The hypothesis acceptance criteria are if the t count
LaporanKeuangan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Berkhidmat Untuk Rakyat. Laporan Keuangan, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Berkhidmat Untuk Rakyat. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Hasil Audit BPK Atas Laporan Dana Bantuan Partai Politik Tahun 2014. 22 Sep 2016 - 23:23 WIB.
Jakarta - Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU, Nur Syarifah mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P hari ini menyerahkan laporan keuangan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. "Hingga kini, tiga jenis laporan yang sudah lengkap baru dari PDI Perjuangan, yaitu laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana kampanye dan laporan sumbangan periode kedua," ujarnya di Kantor KPU, Jumat 28/2. Dengan penyerahan laporan keuangan kampanye hari ini maka PDI-P menjadi peserta pemilu pertama yang telah menyerahkan laporan keuangan kampanye. Setelah menerima laporan keuangan dari parpol peserta Pemilu, KPU kemudian akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas laporan tersebut sebelum diserahkan kepada auditor. "Jadi KPU tidak menilai atau melakukan 'assesment' terhadap isi laporan. Kami hanya memeriksa kelengkapan berkas dan formatnya," terangnya. Politisi PDI-P Rudianto Tjen mengatakan masih ada 44 calon anggota legislatif caleg belum menyerahkan laporan keuangan kampanye mereka ke DPP. Pasalnya, PDI-P merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Namun PDI Perjuangan akan mengupayakan dalam dua hari ini akan segera mengkomunikasikannya. Lebih lanjut dikatakan, sumbangan dana kampanye paling banyak berasal dari kader dan caleg partai, meskipun ada pula sumbangan dana dari perusahaan dan perorangan ke partai berlambang banteng itu. "Rekening khusus kita menampung sumbangan dari kader-kader PDI Perjuangan dan pihak ketiga yang kita terima, semua resmi kita laporkan siapa yang menyumbang, berapa nilainya semua kita lampirkan. Total kurang lebih 220 miliar rupiah," ucapnya. KPU sendiri masih menunggu partai-partai lain untuk segera menyerahkan laporan keuangan hingga paling lambat Minggu 2/3 sore pukul WIB. Terkait laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye saja, hingga saat ini tercatat baru tiga parpol yang menyerahkan, yaitu PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Bulan Bintang PBB. Sementara itu sembilan parpol nasional peserta Pemilu belum menyerahkan tiga laporan keuangan seperti yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini PPNo. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik meliputi: H. Penyelenggaraan Pemilu 2014, - Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: produk-produk hukum yang mengatur (1) Partai Politik wajib membuat pertanggungjawaban partai politik dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan negara penerimaan dan pengeluaran

403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 6AToRkXl7-TPk-l8yPK31PNViXUgnnaKV8QRSu_r54AoTO9-8MHMRw==

Hinggasaat ini (20/6), baru tiga Partai Politik yaitu PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra yang merespon dengan menyerahkan Laporan Keuangan. PKS memberikan laporan keuangan tahun 2010. Gerindra Laporan keuangan dari APBN tahun 2011 dan surat konfirmasi masih dalam proses audit untuk laporan keuangan.
JAKARTA- Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum KPU, Nur Syarifah mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P hari ini menyerahkan laporan keuangan kampanye yang mencapai Rp220 miliar kepada KPU."Hingga kini, tiga jenis laporan yang sudah lengkap baru dari PDI Perjuangan, yaitu laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana kampanye dan laporan sumbangan periode kedua," ujarnya di Kantor KPU, Jumat 28/2. PDI-P menjadi peserta pemilu pertama yang telah menyerahkan laporan keuangan menerima laporan keuangan dari parpol peserta Pemilu, KPU kemudian akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas laporan tersebut sebelum diserahkan kepada auditor. "Jadi KPU tidak menilai atau melakukan assesment terhadap isi laporan. Kami hanya memeriksa kelengkapan berkas dan formatnya," CalegSementara itu, Politisi PDI-P Rudianto Tjen mengatakan masih ada 44 calon anggota legislatif caleg belum menyerahkan laporan keuangan kampanye mereka ke PDI-P merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Namun PDI Perjuangan akan mengupayakan dalam dua hari ini akan segera lanjut dikatakan, sumbangan dana kampanye paling banyak berasal dari kader dan caleg partai, meskipun ada pula sumbangan dana dari perusahaan dan perorangan ke partai berlambang banteng moncong putih itu."Rekening khusus kita menampung sumbangan dari kader-kader PDI Perjuangan dan pihak ketiga yang kita terima, semua resmi kita laporkan siapa yang menyumbang, berapa nilainya semua kita lampirkan. Total kurang lebih 220 miliar," sendiri masih menunggu partai-partai lain untuk segera menyerahkan laporan keuangan hingga paling lambat Minggu 2/3 sore pukul laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye saja, hingga saat ini tercatat baru tiga parpol yang menyerahkan, yaitu PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Bulan Bintang PBB. A-25/SP/gor Editor Gora Kunjana gora_kunjana Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS .
  • b8mxpxpp36.pages.dev/848
  • b8mxpxpp36.pages.dev/794
  • b8mxpxpp36.pages.dev/515
  • b8mxpxpp36.pages.dev/998
  • b8mxpxpp36.pages.dev/877
  • b8mxpxpp36.pages.dev/451
  • b8mxpxpp36.pages.dev/944
  • b8mxpxpp36.pages.dev/375
  • b8mxpxpp36.pages.dev/591
  • b8mxpxpp36.pages.dev/588
  • b8mxpxpp36.pages.dev/796
  • b8mxpxpp36.pages.dev/648
  • b8mxpxpp36.pages.dev/708
  • b8mxpxpp36.pages.dev/960
  • b8mxpxpp36.pages.dev/145
  • laporan keuangan partai pdip